Sumpah dan Janji PNS 2010 Bakorkamla

Pengambilan Sumpah dan Janji PNS 2010 Bakorkamla

    Pada Tanggal 10 Maret 2012, Kalakhar Bakorkamla Laksamana Madya TNI Y. Didik Heru Purnomo didamping Seslakhar Bakorkamla dan Para Kapus Bakorkamla beserta Pejabat di Lingkungan Bakorkamla, Mengambil Sumpah dan Janji PNS Bakorkamla untuk pengangkatan CPNS tahun 2010. Upacara Pangambilan Sumpah dan Janji PNS mengambil tempat di KOPASKA TNI AL Pondok Dayung Jakarta Utara. 

   Untuk mengatasi kurangnya sumber daya manusia (SDM) dalam pengamanan wilayah laut Indonesia, Bakorkamla baru akan melantik 70 pegawai negeri sipil (PNS) untuk pertama kalinya pada sabtu (10/3) dinihari di Pondok Dayung, Jakarta Utara. Sekretaris pelaksana Harian (Seslakhar) Bakorkamla Dr. Ir Dicky R Munaf mengatakan, para PNS yang akan bertugas di Bakorkamla merupakan hasil rekrutmen CPNS pada 2010, sebelum ada moratorium PNS. Setelah diterima pada Januari 2011, dan menjadi CPNS selama satu tahun, mereka ditetapkan menjadi PNS pada Januari 2012 atas persetujuan Kalakhar. "Kami merekrut 70 orang PNS" ucap Dicky.

    Selama ini, kata Dicky, para personel Bakorkamla diisi oleh personel dari stakeholder Bakorkamla. "300 orang SDM Bakorkamla saat ini, 60 % berasal dari stakeholder Bakorkamla dan 150 orang personel asli, yaitu yang fresh graduate" jelas Seslakhar Bakorkamla.

   Sebelum Pengambilan Sumpah dan Janji PNS thn 2010 para peserta pengambilan sumpah diberikan pengarahan antara lain : 1. Kapus Siapjak Brigjen Pol. Drs. AJ. Benny Mokalu, SH. Tentang Prilaku PNS; 2. Kapus Inhuker kamla Drs. Tri Yuswoyo, Msc. M. Mar. Eng tentang Kebangsaaan; 3. Psikologi Bpk I Nyoman C.D Tentang Percaya Diri Sendiri; 4. H. Abdul Khohir Tentang Ceramah Agama; 5. Kalakhar Bakorkamla Laksamana Madya TNI Y. Didik Heru Purnomo juga memberikan arahan tentang beban berat

pekerjaan yang menjadi tanggung jawab Bakorkamla, hal ini akan menjadi kewajiban para PNS Bakokamla. Dalam Upara Pengambilan Sumpah dan Janji PNS Thn 2010 ini mengambil Tempat di Dermaga KOPASKA TNI AL Pondok Dayung Jakarta Utara tepat pukul 05.30 WIB. Dalam acara ini kalakhar Bakorkamla mengambil sumpah dan pemakaian Baret Bagi PNS serta memberikan sambutan dan amanat dari Ketua Bakorkamla antara lain pengambilan sumpah ini janganlah dianggap sebagai acara yang bersifat seremonial belaka. Namun sumpah yang baru saja saudara ucapkan mengandung makna yang sangat dalam karena akan dipertanggung jawabkan terhadap Negara dan Tuhan Yang Maha Esa. 

    Acara dilanjutkan dengan Penyiraman bagi peserta pengambilan Sumpah dan Janji PNS Oleh Kalakhar Bakorkamla. Penyiraman diikuti Oleh Seslakhar Bakorkamla Dr. Ir. Dicky R. Munaf, Kapus Inhuker Kamla Drs. Tri Yuswoyo, Msc. M. Mar. Eng, Kapus Siapjak Brigjen Pol. Drs. AJ. Benny Mokalu, SH. Dan Kol. Maritim Andy Achdar mewakili Kapus Operasi Kamla. 

Info by    :  Bakorkamla

Editor by :  Sertu Maritim Muhammad Rifai (Staff Satgas I Tim Korkamla Batam)

Berita Kemaritiman Wilbar Indonesia

Bakorkamla akan menambah RCC

Jakarta, Kepala Pelaksana Harian Badan Koordinasi Keamanan Laut (Kalakhar Bakorkamla), Y Didik Heru Purnomo mengakui koordinasi pengamanan laut masih menjadi persoalan serius karena masing - masing stakeholder yang terlibat dalam pengamanan laut memiliki tugas dan kewenangan yang berbeda-beda.

  Untuk itu, Bakorkamla sendiri menyiasati koordinasi melalui pemasangan satelit radar pengintegrasi koordinasi, yakni Rescue Coordinating Center (RCC) di beberapa wilayah perairan Indonesia, diantaranya di Natuna dan Merauke.

  "Koordinasi itu sangat penting mengingat potensi ancaman di laut sangat kompleks dan berkarakter," ujar Didik kepada wartawan di kantor Bakorkamla, Jakarta, Jumat (9/3). Rencananya, RCC Natuna akan diresmikan Kalakhar Bakorkamla pekan depan. Sebelumnya, Bakorkamla juga sudah menempatkan RCC di Banda Aceh, Tanjung Balai Karimun, Batam, Bangka Belitung, Manado, Bitung, Tarakan, Kupang, Bali dan Jayapura.

  Sedangkan stakeholder yang berkoordinasi dalam pengamanan laut Indonesia, antara lain Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum dan HAM), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, Kementerian Perhubungan, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KASL) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

  Didik mengatakan, potensi ancaman keamanan laut sendiri begitu spesifik dan kompleks. Misalnya, pencurian sumber daya alam (SDA) laut, seperti ikan, masih marak. Potensi kerugian negara yang ditimbulkannya pula sangat besar. Karena itu, lanjut dia, Bakorkamla sebagai garda terdepan penyelamatan laut, terus berusaha untuk mengurangi potensi kerugian negara tersebut. "Salah satu fokus Bakorkamla ke depan adalah mengatasi potensi kerugian negara seperti illegal fishing," ujar Didik. Didik mengatakan, selama beberapa tahun terakhir, Bakorkamla telah menyelamatkan potensi kerugian akibat pencurian ikan sebesar Rp 1,38 triliun. Pada tahun 2010, kerugian negara yang diselamatkan mencapai Rp 400 miliar, dan terus menurun menjadi Rp 300 miliar pada 2011.

  Selain fokus pada penyelamatan potensi kerugian negara akibat pencurian SDA laut, Bakorkamla, kata Didik, terus menggiatkan koordinasi dengan berbagai stakeholder pengamanan laut. "Ke depan kita terus meningkatkan penyadaran kepada stakeholder di laut untuk terus melakukan koordinasi," ujar mantan Kepala Staf Umum (Kasum) TNI tersebut.

Info by    : Suara karya

Editor by :  Feber S dan Sertu Maritim Muhammad Rifai (Bakorkamla)