Mabes Polri Mesti Tangani Pencurian di Kepulauan Riau
TRIBUNNEWS.COM, SANGATTA- Pengamat sosial Kutim Abu Faqih,
menilai Mabes Polri perlu turun tangan dalam pengembangan penyelidikan
kasus pencurian alat berat PT Kaltim Prima Coal (KPC) di Perairan
Kepulauan Riau.
Alasannya, karena peristiwa ini terjadi di jalur pelayaran Selat Malaka dan kapal tersebut berbendera Singapura. Dalam hal ini tidak cukup hanya dengan kerjasama antar Polda.
Penyidik juga dinilainya perlu memeriksa berbagai pihak terkait, mulai dari nahkoda dan ABK dan manajemen perusahaan pemilik kapal terkait prosedur teknis pelayaran. Juga pihak KPC terkait proses pembelian alat berat, apakah sudah sesuai antara pemesanan dengan yang diantar.
"Polisi juga harus menjajaki kemungkinan kelalaian. Mengapa tidak ada ABK yang menjaga di tongkang? Untuk perbandingan, tongkang yang mengangkut semen dan pasir saja tetap dijaga. Juga apakah SOP keamanan pelayaran sudah dipenuhi saat terjadinya pencurian," katanya, Sabtu (21/1/2012).
Ia menegaskan peristiwa ini bukan sekedar perkara kehilangan barang yang mungkin sudah diasuransikan. "Hal ini menyangkut keamanan investasi dan kondusifitas di Indonesia. Peristiwa ini harus diselidiki sampai tuntas dan harus diantisipasi agar tidak terjadi lagi. Kondisi aman harus benar-benar diwujudkan," katanya.
Sementara itu, pihak PT Kaltim Prima Coal (KPC) lagi-lagi belum bisa dikonfirmasi terkait masalah ini. Sumber Tribun di bagian logistic KPC menyatakan laporan hasil investigasi sudah diserahkan pada bagian eksternal KPC. Pihak External-lah yang kemudian melapor ke Polres Kutim.
Sember tersebut sebenarnya mengetahui hasil investigasi. Namun karena ia bukan spoke person perusahaan, maka ia tidak bisa menyampaikan keterangaan. Pada sisi lain, beberapa petinggi Bagian External KPC tidak bisa dihubungi. Sebagian mereka menyatakan belum tahu. Sedangkan sebagian yang lain tidak memberikan tanggapan, walaupun sudah dihubungi via telepon dan pesan singkat. (*)
Alasannya, karena peristiwa ini terjadi di jalur pelayaran Selat Malaka dan kapal tersebut berbendera Singapura. Dalam hal ini tidak cukup hanya dengan kerjasama antar Polda.
Penyidik juga dinilainya perlu memeriksa berbagai pihak terkait, mulai dari nahkoda dan ABK dan manajemen perusahaan pemilik kapal terkait prosedur teknis pelayaran. Juga pihak KPC terkait proses pembelian alat berat, apakah sudah sesuai antara pemesanan dengan yang diantar.
"Polisi juga harus menjajaki kemungkinan kelalaian. Mengapa tidak ada ABK yang menjaga di tongkang? Untuk perbandingan, tongkang yang mengangkut semen dan pasir saja tetap dijaga. Juga apakah SOP keamanan pelayaran sudah dipenuhi saat terjadinya pencurian," katanya, Sabtu (21/1/2012).
Ia menegaskan peristiwa ini bukan sekedar perkara kehilangan barang yang mungkin sudah diasuransikan. "Hal ini menyangkut keamanan investasi dan kondusifitas di Indonesia. Peristiwa ini harus diselidiki sampai tuntas dan harus diantisipasi agar tidak terjadi lagi. Kondisi aman harus benar-benar diwujudkan," katanya.
Sementara itu, pihak PT Kaltim Prima Coal (KPC) lagi-lagi belum bisa dikonfirmasi terkait masalah ini. Sumber Tribun di bagian logistic KPC menyatakan laporan hasil investigasi sudah diserahkan pada bagian eksternal KPC. Pihak External-lah yang kemudian melapor ke Polres Kutim.
Sember tersebut sebenarnya mengetahui hasil investigasi. Namun karena ia bukan spoke person perusahaan, maka ia tidak bisa menyampaikan keterangaan. Pada sisi lain, beberapa petinggi Bagian External KPC tidak bisa dihubungi. Sebagian mereka menyatakan belum tahu. Sedangkan sebagian yang lain tidak memberikan tanggapan, walaupun sudah dihubungi via telepon dan pesan singkat. (*)
Editor: Taryono dan Sertu Maritim M. Rifai | Sumber: Tribun Kaltim
Tidak ada komentar:
Posting Komentar